Yayasan Hidayatullah Depok Penyelenggara STIE Hidayatullah Raih Hasil Verifikasi Memuaskan

 0
Yayasan Hidayatullah Depok Penyelenggara STIE Hidayatullah Raih Hasil Verifikasi Memuaskanby Yacong B Halikeon.Yayasan Hidayatullah Depok Penyelenggara STIE Hidayatullah Raih Hasil Verifikasi MemuaskanYayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok telah selesai dilakukan verifikasi dengan hasil SANGAT BAIK di Kopertis Wilayah dalam posisinya sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Hidayatullah (STIE Hidayatullah). Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok berada di urutan 72  dari 175 PTS yang diundang secara resmi mengikuti kegiatan verifikasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan […]

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok telah selesai dilakukan verifikasi dengan hasil SANGAT BAIK di Kopertis Wilayah dalam posisinya sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Hidayatullah (STIE Hidayatullah).

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok berada di urutan 72  dari 175 PTS yang diundang secara resmi mengikuti kegiatan verifikasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV ini.

Verifikasi dan inventarisasi data Badan Penyelenggara PTS tersebut turut dihadiri perwakilan pengurus yayasan yaitu Sekretaris Yayasan Ustadz Iwan Ruswanda, M.Pd.I yang digelar belum lama ini di Lingkungan Kopertis Wilayah IV Kantor Kopertis Wilayah IV Jalan PH. H. Mustafa No. 38 Bandung.

Seperti diketahui, Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi saat ini diatur dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”).

Perguruan Tinggi terdiri dari perguruan tinggi negeri (“PTN”) dan perguruan tinggi swasta (“PTS”). Adapun STIE HIdayatullah masuk dalam kategori perguruan tinggi swasta atau PTS, yaitu perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 1 angka 8 UU 12/2012).

Kemudian yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi (Pasal 1 angka 16 UU 12/2012).

Bentuk dari perguruan tinggi yang dapat didirikan oleh masyarakat antara lain sebagaimana dalam Pasal 59 ayat [1] UU 12/2012 yaitu universitas, institut,sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Kemudian, syarat untuk mendirikan perguruan tinggi (PTS) diatur dalam Pasal 60 UU 12/2012 yaitu: 1. PTS didirikan dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 2. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. PTS yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi, dan 4. PTS yang didirikan wajib memiliki Statuta.

Statuta PTS ditetapkan melalui surat keputusan badan penyelenggara (Pasal 66 ayat (3) UU 12/2012). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTS diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 60 ayat [7] UU 12/2012).

Selama belum ada peraturan pelaksana, berdasarkan Pasal 99 UU 12/2012, semua peraturan pelaksana dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai pendidikan tinggi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU 12/2012.

Untuk mendirikan PTS tidak harus berbentuk yayasan, karena UU 12/2012 juga membolehkan berbentuk perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ybh/hio)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts

Leave a Reply